Jawaban Tugas M08

Pilihan ganda :

1. Aspek sosial kemasyarakatan dalam bisnis merujuk pada:
   b) Interaksi dan dampak perusahaan terhadap masyarakat sekitar

2. Berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup aspek sosial kemasyarakatan adalah:
   d) Harga saham perusahaan

3. Salah satu karakteristik aspek sosial kemasyarakatan adalah dinamis dan kontekstual, yang berarti:
   b) Aspek sosial sangat tergantung pada konteks sosial, budaya, dan historis

4. Pada era klasik tanggung jawab sosial perusahaan, fokus utama adalah:
   c) Filantropi perusahaan dan kontribusi sukarela

5. Teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) menekankan bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan:
   b) Semua pihak yang dipengaruhi atau dapat memengaruhi perusahaan

6. Prinsip utama Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi hal-hal berikut, kecuali:
   d) Maksimalisasi keuntungan

7. Creating Shared Value (CSV) adalah paradigma yang menggabungkan:
   b) Penciptaan nilai ekonomi dan sosial secara simultan

8. Triple Bottom Line (TBL) menyatakan bahwa perusahaan harus mengukur kinerja berdasarkan:
   b) Keuntungan, dampak terhadap manusia, dan dampak terhadap planet

9. Social License to Operate (SLO) merujuk pada:
   b) Persetujuan berkelanjutan dari komunitas lokal untuk operasi perusahaan

10. Dimensi sosio-ekonomi berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap:
    b) Struktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

11. Dimensi sosio-kultural berkaitan dengan pengaruh perusahaan terhadap:
    b) Aspek budaya, nilai, dan identitas masyarakat

12. Dimensi sosio-politik berkaitan dengan:
    b) Hubungan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan struktur politik

13. Undang-Undang yang mengatur tentang kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia adalah:
    b) UU No. 40 Tahun 2007

14. Standar internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk tanggung jawab sosial adalah:
    c) ISO 26000

15. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah kebijakan yang mengatur tanggung jawab sosial:
    b) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16. Salah satu tren penting dalam evolusi regulasi aspek sosial kemasyarakatan adalah:
    b) Pergeseran dari pendekatan sukarela menuju kewajiban legal

17. Konsep "business case for CSR" menunjukkan bahwa:
    b) Keterlibatan sosial dapat memberikan manfaat finansial bagi perusahaan

18. Yang termasuk dalam dimensi sosio-psikologis adalah:
    b) Persepsi dan sikap masyarakat

19. UN Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki berapa tujuan?
    d) 17

20. Apa kepanjangan dari ESG?
    a) Environment, Social, and Governance

Soal uraian :

Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda terkait aspek sosial kemasyarakatan dalam bisnis:

---

1. Perbedaan antara aspek sosial kemasyarakatan dan aspek ekonomi dalam analisis bisnis:

• Aspek sosial kemasyarakatan berfokus pada dampak bisnis terhadap masyarakat, termasuk hubungan sosial, budaya, etika, dan kesejahteraan komunitas.
  Contoh: Perusahaan tambang membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat lokal.

• Aspek ekonomi berkaitan dengan efisiensi, produktivitas, profitabilitas, dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
  Contoh: Perusahaan memaksimalkan produksi untuk meningkatkan laba dan menciptakan lapangan kerja.

---

2. Pentingnya teori pemangku kepentingan dalam bisnis modern:

Teori ini menekankan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh operasinya (karyawan, komunitas, pemasok, pemerintah, dll), bukan hanya pemegang saham.
Contoh: Perusahaan teknologi yang menerapkan kebijakan kerja fleksibel demi kesejahteraan karyawan, sekaligus menjalin komunikasi aktif dengan komunitas lokal untuk menghindari konflik sosial.

---

3. Pengertian Creating Shared Value (CSV) dan perbedaannya dari CSR tradisional:

• CSV adalah pendekatan strategis yang menciptakan nilai ekonomi sekaligus menyelesaikan masalah sosial.
  Contoh: Nestlé mengembangkan rantai pasok susu lokal di negara berkembang, meningkatkan pendapatan peternak sambil menjamin bahan baku berkualitas.

• CSR tradisional lebih bersifat reaktif dan sering kali dilakukan secara sukarela sebagai bentuk filantropi.
  Contoh: Donasi perusahaan ke panti asuhan tanpa dikaitkan langsung dengan aktivitas inti bisnis.

---

4. Konsep Triple Bottom Line (TBL):

TBL menyatakan bahwa kinerja perusahaan sebaiknya diukur dari tiga aspek:

• People (sosial): Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

• Planet (lingkungan): Dampak terhadap lingkungan hidup.

• Profit (ekonomi): Kinerja keuangan perusahaan.

Pengukuran:

• People: tingkat kepuasan karyawan/komunitas

• Planet: pengurangan emisi karbon

• Profit: margin keuntungan

---

5. Pengertian Social License to Operate (SLO):

SLO adalah bentuk legitimasi sosial yang diberikan oleh komunitas lokal kepada perusahaan untuk menjalankan operasinya secara berkelanjutan.
Pentingnya: Tanpa SLO, perusahaan berisiko menghadapi protes, boikot, atau bahkan penghentian operasi.
Contoh: Perusahaan energi terbarukan yang berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam proyek pembangunan untuk memastikan penerimaan sosial.

---

6. Tiga dimensi aspek sosial kemasyarakatan:

a) Sosio-ekonomi:
Dampak bisnis terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Contoh: Memberdayakan UMKM lokal melalui kemitraan.

b) Sosio-kultural:
Pengaruh terhadap nilai dan budaya masyarakat.
Contoh: Menjaga kearifan lokal dalam desain produk atau komunikasi pemasaran.

c) Sosio-politik:
Keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik.
Contoh: Melibatkan masyarakat dalam konsultasi sebelum proyek pembangunan dimulai.

---

7. Kerangka hukum dan regulasi di Indonesia:

• UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 mewajibkan perusahaan melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

• UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mengatur kewajiban perlindungan masyarakat.

• Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 mengatur PKBL untuk BUMN.

---

8. Tiga standar internasional untuk aspek sosial kemasyarakatan:

a) ISO 26000: Panduan tanggung jawab sosial untuk organisasi (tidak untuk sertifikasi).
b) UN Global Compact: Prinsip-prinsip universal dalam hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan anti-korupsi.
c) SA8000 (Social Accountability 8000): Standar sertifikasi untuk kondisi kerja yang adil.

---

9. Kebijakan nasional yang mendorong tanggung jawab sosial:

• Program PKBL oleh BUMN: membantu UMKM dan pembangunan komunitas.
  Contoh: PLN membina pengrajin lokal dengan pelatihan dan pembiayaan.

• Inisiatif Green Industry oleh Kementerian Perindustrian: mendorong praktik ramah lingkungan.

---

10. Tren dan perkembangan terkini dalam regulasi sosial kemasyarakatan:

• Pergeseran ke kewajiban hukum: CSR tidak lagi bersifat sukarela, tapi diatur dalam UU.

• Transparansi dan pelaporan: Banyak perusahaan kini wajib menyusun sustainability report.

• Fokus ESG dan SDGs: Investor dan regulator menuntut tanggung jawab sosial sebagai bagian dari tata kelola perusahaan.

Dampak pada bisnis: Perusahaan yang proaktif secara sosial lebih dipercaya publik dan investor, serta lebih tahan terhadap krisis sosial.

Studi kasus :

1. Studi Kasus: Perusahaan Pertambangan di Daerah Terpencil

1. Analisis Dampak Sosial (Social Impact Assessment/SIA):

Langkah-langkah pelaksanaan SIA yang komprehensif:

a) Identifikasi Pemangku Kepentingan:
Mengidentifikasi masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah lokal, LSM, dan kelompok rentan sebagai pemangku kepentingan utama.

b) Studi Sosial Awal:
Melakukan survei etnografi dan partisipatif untuk memahami struktur sosial, mata pencaharian, nilai-nilai budaya, dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam.

c) Penilaian Dampak Potensial:

• Dampak negatif: Perubahan pola mata pencaharian, gangguan budaya, relokasi paksa, pencemaran lingkungan.

• Dampak positif: Lapangan kerja baru, infrastruktur, peningkatan pendapatan lokal.

d) Konsultasi dan Partisipasi Publik:
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam diskusi terbuka, termasuk perempuan dan kelompok marginal, dengan pendekatan inklusif dan berbasis budaya lokal.

e) Perumusan Rencana Mitigasi:
Menyusun rencana mitigasi risiko sosial dan budaya serta skema kompensasi yang adil dan transparan.

f) Monitoring dan Evaluasi Partisipatif:
Membentuk komite bersama (perusahaan–masyarakat) untuk mengawasi dampak dan keberlanjutan program.

---

2. Strategi untuk Memberikan Manfaat dan Menghormati Hak-Hak Masyarakat Adat:

a) Free, Prior and Informed Consent (FPIC):
Mendapatkan persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan secara menyeluruh dari masyarakat adat sebelum memulai operasi.

b) Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

• Menyerap tenaga kerja lokal.

• Mendukung koperasi adat untuk menyediakan logistik atau jasa pendukung.

• Memberikan pelatihan keterampilan.

c) Pelestarian Budaya Lokal:
Mengakomodasi praktik budaya dan membatasi operasi di area sakral atau ekologis penting.

d) Pembangunan Berbasis Kebutuhan Komunitas:
Menyediakan layanan kesehatan, air bersih, atau pendidikan berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh komunitas, bukan semata-mata oleh perusahaan.

---

3. Membangun Social License to Operate (SLO):

a) Transparansi dan Komunikasi Terbuka:
Memberikan informasi rutin mengenai rencana operasi, dampak, dan mekanisme keluhan secara dua arah.

b) Hubungan Jangka Panjang dan Kepercayaan:
Membentuk tim relasi komunitas dari latar belakang lokal untuk menjadi jembatan komunikasi dan representasi budaya.

c) Keadilan Sosial dan Distribusi Manfaat:
Membagi hasil secara adil melalui skema dana komunitas atau dividen sosial yang dikelola secara partisipatif.

d) Mekanisme Penyelesaian Sengketa:
Menyediakan forum penyelesaian konflik berbasis adat atau mediasi independen yang disepakati bersama.

---

Contoh Aplikasi untuk PT. SYD (Komponen Komputer):

Konteks: PT. SYD berencana membangun fasilitas perakitan di daerah semi-perkotaan yang sebagian masyarakatnya menggantungkan hidup dari kerajinan tradisional dan sektor informal.

Langkah serupa yang bisa diterapkan:

• SIA: Mengkaji bagaimana kehadiran pabrik memengaruhi UMKM lokal, akses pendidikan, atau mobilitas tenaga kerja informal.

• Strategi inklusif:

  • Melatih masyarakat lokal sebagai teknisi perakitan.

  • Membina mitra lokal sebagai pemasok logistik.

  • Menggunakan pendekatan budaya lokal dalam promosi produk atau kemitraan komunitas.

• SLO untuk PT. SYD:

• Menjalin komunikasi reguler melalui forum komunitas.

• Mengembangkan pusat pelatihan IT gratis untuk anak muda sekitar.

• Menyediakan beasiswa untuk keluarga yang terdampak relokasi ringan.

2. Studi Kasus: Perusahaan Manufaktur dengan Rantai Pasok Global

1. Langkah-Langkah Uji Tuntas (Due Diligence) terhadap Dampak Sosial di Rantai Pasok

a) Pemetaan Rantai Pasok secara Menyeluruh
Identifikasi semua pemasok, sub-kontraktor, dan lokasi produksi. Petakan risiko sosial berdasarkan negara, sektor, dan rekam jejak pemasok.

b) Audit Sosial Independen
Lakukan audit berkala oleh pihak ketiga terhadap kondisi kerja, keselamatan, dan hak pekerja di lokasi pemasok.

c) Penilaian Risiko dan Dampak
Gunakan kerangka seperti OECD Due Diligence Guidance atau UN Guiding Principles on Business and Human Rights untuk menilai risiko pelanggaran HAM dan ketenagakerjaan.

d) Klausul Kontrak Etis
Integrasikan standar sosial (misalnya ILO, ISO 26000) ke dalam kontrak dengan pemasok, termasuk sanksi jika terjadi pelanggaran.

Contoh untuk PT. SYD:
PT. SYD dapat memetakan pemasok komponen komputer (PCB, IC, casing) di dalam dan luar negeri, lalu melakukan audit sosial untuk memastikan tidak ada praktik buruh anak atau upah tidak layak di lini produksi, terutama di negara dengan risiko tinggi.

---

2. Strategi Kerja Sama dengan Pemasok untuk Meningkatkan Kondisi Kerja

a) Program Pelatihan dan Kapasitas
Berikan pelatihan kepada pemasok tentang hak pekerja, K3, dan manajemen SDM berbasis etika.

b) Pendampingan dan Insentif
Bantu pemasok mengembangkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik, dengan insentif seperti perpanjangan kontrak atau akses ke pasar baru bagi pemasok yang patuh.

c) Kemitraan Jangka Panjang
Bangun hubungan berbasis kolaborasi, bukan hanya harga, agar pemasok memiliki insentif untuk berinvestasi dalam perbaikan kondisi kerja.

d) Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Libatkan serikat buruh atau LSM lokal dalam pemantauan.

Contoh untuk PT. SYD:
Jika PT. SYD bermitra dengan pabrik perakitan di negara berkembang, mereka dapat menawarkan program sertifikasi etika dan insentif harga bagi pemasok yang mencapai standar tertentu dalam kesejahteraan pekerja dan lingkungan kerja yang aman.

---

3. Komunikasi Upaya Pengelolaan Dampak Sosial kepada Konsumen dan Pemangku Kepentingan

a) Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)
Terbitkan laporan tahunan yang merinci kondisi rantai pasok, audit sosial, dan langkah perbaikan yang telah dilakukan.

b) Label Etis dan Transparansi Produk
Gunakan label seperti “Fair Labor Certified” atau “Ethically Assembled” pada produk untuk menunjukkan komitmen pada konsumen.

c) Keterlibatan Media Sosial dan Website
Ceritakan kisah perubahan positif di rantai pasok melalui kanal digital untuk membangun loyalitas pelanggan.

d) Dialog dengan Pemangku Kepentingan
Lakukan forum diskusi atau konsultasi publik dengan LSM, komunitas lokal, dan investor yang peduli ESG.

Contoh untuk PT. SYD:
PT. SYD dapat menampilkan kisah keberhasilan mitra produksi lokal yang berhasil meningkatkan kondisi kerja di situs resmi mereka, meluncurkan lini produk “Etical Hardware”, serta mengadakan sesi webinar bersama mitra untuk berbagi praktik baik kepada publik.

Tugas Pertemuan 7

 Pilihan ganda

1. a. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian

2. a. Pengambilan keputusan yang sistematis untuk menciptakan nilai

3. c. Berbasis keputusan menggunakan data dan analisis

4. b. Perumusan visi, misi, dan strategi jangka panjang

5. b. Kesatuan perintah

6. b. Identifikasi tujuan dengan kriteria SMART

7. b. Mengatur sumber daya manusia dan material

8. Pengarahan

9. b. Analisis penyimpangan kinerja dan tindakan korektif

10. b. Sistem sosial dengan struktur formal untuk mencapai tujuan bersama

11. b. Memiliki struktur formal dan hierarki yang jelas

12. b. Perusahaan dengan spesialisasi tinggi dalam fungsi tertentu

13. b. Potensi konflik akibat pelaporan ganda

14. b. Kolaborasi dengan vendor atau mitra eksternal

15. b. Manajemen sebagai otak, organisasi sebagai tubuh

16. a. Ukuran organisasi dan lingkungan eksternal

17. b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui perencanaan

18. b. Konflik akibat pelaporan ganda

19. b. Menerapkan pendekatan manajemen perubahan seperti model Kotter

20. b. Memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi tim

Essay

1. Perbedaan manajemen puncak, menengah, dan lini pertama serta contoh dalam proyek pembangunan gedung:

•Manajemen Puncak:

Menetapkan visi, misi, dan strategi.

Contoh: CEO menetapkan target penyelesaian gedung dalam dua tahun.

•Manajemen Menengah:

Mengoordinasikan pelaksanaan strategi.

Contoh: Manajer proyek menyusun jadwal dan mengawasi tahapan pembangunan.

•Manajemen Lini Pertama:

Mengawasi pekerjaan operasional harian.

Contoh: Mandor mengarahkan tukang dalam pemasangan struktur.

2. Langkah fungsi perencanaan dan penerapan SMART:

Langkah perencanaan:

Tetapkan tujuan → Identifikasi peluang/hambatan → Kembangkan alternatif → Evaluasi → Pilih terbaik → Rinci rencana → Tentukan mekanisme kontrol.

Penerapan SMART:

Specific: Tujuan jelas (misal: bangun 20 lantai).

Measurable: Terukur (misal: selesai 100% struktur beton).

Achievable: Realistis dengan sumber daya yang ada.

Relevant: Sesuai dengan tujuan proyek.

Time-bound: Ada batas waktu (misal: 31 Desember).

3. Prinsip “kesatuan perintah” menurut Henry Fayol dan penerapannya dalam organisasi matriks:

Pengertian:

Setiap karyawan hanya menerima perintah dari satu atasan untuk menghindari kebingungan dan konflik.

Penerapan dalam struktur matriks:

Dalam organisasi matriks, karyawan sering melapor ke dua atasan (fungsi dan proyek), sehingga prinsip ini diterapkan dengan memperjelas batasan wewenang masing-masing atasan dan membagi tanggung jawab secara tegas agar tidak terjadi perintah yang saling bertentangan.

4. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi divisional serta contoh perusahaan:

• Kelebihan:

1. Fokus pada hasil tiap divisi.
2. Adaptif terhadap perubahan pasar.
3. Memudahkan pengukuran kinerja per divisi.

• Kekurangan:

1. Duplikasi sumber daya antar divisi.
2. Biaya operasional lebih tinggi.
3. Risiko konflik antar divisi.

• Contoh perusahaan yang cocok:

5. Perusahaan besar dengan banyak lini produk atau pasar berbeda, seperti Toyota (membagi divisi berdasarkan model mobil atau wilayah pasar).

Fungsi pengarahan dalam manajemen dan penerapan teori Maslow:

• Fungsi pengarahan:

Memberikan arahan, motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan untuk mendorong anggota tim mencapai tujuan.

• Meningkatkan motivasi:

Dengan memberikan visi yang jelas, penghargaan atas prestasi, serta memperhatikan kebutuhan tim.

• Contoh penerapan teori Maslow dalam proyek:

Pada proyek konstruksi:

• Kebutuhan fisiologis: Sediakan fasilitas kerja yang aman dan nyaman.
• Kebutuhan keamanan: Pastikan kontrak kerja yang jelas.
• Kebutuhan sosial: Dorong kerja sama tim melalui kegiatan informal.
• Kebutuhan penghargaan: Berikan pengakuan atau bonus atas pencapaian target.
• Kebutuhan aktualisasi diri: Libatkan anggota dalam perencanaan atau pengambilan keputusan.

6. Tahapan fungsi pengendalian dan contoh tindakan korektif:

Tahapan fungsi pengendalian :

1. Menetapkan standar kinerja.
2. Mengukur kinerja aktual.
3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar.
4. Mengambil tindakan korektif bila ada penyimpangan.

Contoh tindakan korektif dalam proyek pengembangan perangkat lunak:

Jika modul aplikasi tidak selesai sesuai jadwal, tindakan korektifnya bisa dengan menambah programmer tambahan atau mengatur ulang prioritas tugas agar proyek tetap selesai tepat waktu.

7. Hubungan antara manajemen dan organisasi dalam proyek dan contoh pada proyek TI:

Hubungan:

Manajemen adalah proses mengarahkan orang dan sumber daya, sedangkan organisasi adalah struktur yang menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan tugas.

Manajemen menggerakkan organisasi agar tujuannya tercapai.

Contoh dalam proyek TI:

Struktur organisasi menetapkan tim pengembang, analis, dan tester.

8. Manajemen mengarahkan, mengkoordinasikan tugas, serta memastikan semua bagian bergerak sinkron untuk menyelesaikan aplikasi tepat waktu

Faktor yang memengaruhi hubungan manajemen dan organisasi serta peran budaya organisasi:

Faktor-faktor:

• Ukuran organisasi
• Kompleksitas proyek
• Lingkungan eksternal
• Teknologi yang digunakan

Peran budaya organisasi:

Budaya organisasi yang mendukung inovasi, komunikasi terbuka, dan kolaborasi akan memperkuat efektivitas manajemen dalam mengarahkan tim, membuat keputusan, dan menghadapi perubahan.

9. Tiga tantangan utama dalam struktur organisasi tim dan solusinya:

Tantangan 1: Kurangnya kejelasan peran.

Solusi: Tetapkan deskripsi tugas yang jelas sejak awal.

Tantangan 2: Konflik antar anggota tim.

Solusi: Terapkan mekanisme penyelesaian konflik seperti mediasi internal.

Tantangan 3: Kurangnya koordinasi.

Solusi: Gunakan alat kolaborasi seperti Microsoft Teams atau Trello untuk komunikasi rutin dan pelacakan tugas.

10. Dukungan manajemen dan organisasi terhadap adaptasi perubahan (contoh kenaikan biaya material):

• Manajemen:

Segera melakukan evaluasi anggaran, mengkaji alternatif material, dan menegosiasikan ulang kontrak dengan vendor.

• Organisasi:

Struktur fleksibel memungkinkan tim keuangan, pengadaan, dan proyek bekerja sama cepat mengambil keputusan.

Contoh kasus:

Dalam proyek pembangunan gedung, saat harga baja naik drastis, manajemen mengadakan rapat darurat lintas divisi untuk menyetujui penggunaan bahan alternatif seperti baja ringan, menjaga proyek tetap sesuai jadwal dan anggaran.

Studi Kasus

Kasus 1 : Proyek Pengembangan Aplikasi E-Commerce

1. Mengatasi konflik akibat pelaporan ganda dalam struktur matriks:

• Penetapan wewenang yang jelas:

Manajer proyek di PT SYD harus memperjelas peran dan batas instruksi antara dirinya dan kepala departemen IT. Misal, semua keputusan terkait timeline proyek dan prioritas kerja harus melalui manajer proyek.

• Pembuatan jalur komunikasi formal:

Membuat prosedur komunikasi tertulis, misalnya setiap instruksi fungsional harus dikonfirmasi dengan manajer proyek agar tidak bertentangan.

• Rapat koordinasi rutin:

Menyelenggarakan rapat mingguan antara manajer proyek, manajer fungsional, dan tim untuk menyelaraskan arahan, terutama agar pengembang tidak bingung menerima dua perintah berbeda.

2. Langkah-langkah fungsi pengendalian untuk mengatasi pembengkakan anggaran:

• Menetapkan standar anggaran yang baru:

Sesuaikan kembali rencana anggaran dengan biaya real-time yang terjadi pada proyek e-commerce sparepart.

• Mengukur pengeluaran aktual:

Memonitor biaya pengembangan mingguan dan membandingkannya dengan anggaran.

• Menganalisis penyimpangan:

Identifikasi penyebab pembengkakan biaya, misalnya tambahan fitur aplikasi yang tidak direncanakan atau kebutuhan infrastruktur server tambahan.

• Mengambil tindakan korektif:

1. Mengurangi pengembangan fitur non-prioritas.
2. Negosiasi ulang biaya pengembang eksternal.
3. Menunda fitur tambahan ke fase upgrade aplikasi setelah peluncuran awal (Minimum Viable Product).

3. Penyesuaian rencana saat proyek mengalami keterlambatan 1 bulan:

• Manajemen:

1. Melakukan rescheduling proyek dengan prioritas tugas kritis lebih dulu.
2. Menambah jam kerja lembur untuk tim pengembang dan penguji dengan pengelolaan biaya tambahan yang ketat.
3. Menyederhanakan fitur-fitur aplikasi tahap awal agar tetap bisa dirilis sesuai tujuan bisnis PT SYD.

• Organisasi:

1. Membentuk tim task force kecil yang fokus hanya pada penyelesaian tugas-tugas utama (fitur belanja sparepart, pembayaran, dan pelacakan pengiriman).
2. Mempercepat proses review dan approval internal agar tidak ada hambatan birokrasi dalam pengambilan keputusan. 

Contoh:

Jika aplikasi e-commerce sparepart komputer untuk PT SYD tidak selesai tepat waktu karena keterlambatan pengembangan sistem pembayaran, tim manajer dapat memutuskan untuk meluncurkan aplikasi terlebih dahulu tanpa fitur "pembayaran melalui transfer bank" dan menambahkannya dalam pembaruan fase kedua

Kasus 2 : Proyek Renovasi Kantor

1. Penerapan fungsi pengarahan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan jadwal di PT SYD:

• Komunikasi terbuka:

Manajer proyek di PT SYD harus menjelaskan alasan perubahan jadwal kepada tim secara transparan, misalnya karena keterlambatan pengiriman material renovasi kantor baru untuk showroom sparepart.

• Motivasi berbasis tujuan bersama:

Menekankan manfaat jangka panjang, seperti kenyamanan ruang kerja baru yang akan meningkatkan produktivitas penjualan sparepart.

• Keterlibatan tim dalam solusi:

Melibatkan kontraktor, desainer interior, dan staf logistik dalam diskusi untuk menyusun jadwal baru, sehingga mereka merasa dihargai dan lebih berkomitmen.

Contoh di PT SYD:

Saat terjadi perubahan jadwal pemasangan rak-rak display sparepart, manajer proyek mengadakan rapat untuk mencari solusi alternatif bersama, misalnya mempercepat pekerjaan yang tidak bergantung pada material yang terlambat.

2. Optimalisasi struktur organisasi fungsional untuk koordinasi antar tim di PT SYD:

• Penjelasan tugas yang spesifik:

Setiap fungsi (kontraktor, desainer, logistik) harus memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai keahliannya, misalnya desainer fokus pada tata letak showroom, staf logistik menangani pengadaan dan pengiriman material.

• Koordinasi lintas fungsi melalui manajer proyek:

Manajer proyek di PT SYD bertindak sebagai penghubung utama antar semua fungsi, memastikan bahwa informasi mengalir lancar dan tidak ada bagian yang bekerja terisolasi.

• Rapat mingguan terstruktur:

Gunakan rapat mingguan untuk memeriksa progres tiap fungsi dan menyelesaikan potensi hambatan sebelum menjadi masalah besar.

Contoh di PT SYD:

Manajer proyek mengecek apakah staf logistik telah mengonfirmasi pengiriman cat untuk dinding showroom sebelum kontraktor datang untuk pengecatan, memastikan tidak ada keterlambatan kerja.

3. Solusi untuk mengatasi kenaikan biaya material di PT SYD melalui perencanaan dan pengendalian:

• Perencanaan:

1. Review dan prioritas ulang kebutuhan material: Fokus pada elemen-elemen utama showroom sparepart, seperti rak display dan meja kasir, dan menunda elemen dekoratif yang bisa ditambahkan kemudian.
2. Negosiasi ulang dengan pemasok: Mencari vendor alternatif atau bernegosiasi untuk diskon harga atau cicilan.

• Pengendalian:

1. pantau anggaran secara ketat: Membuat laporan pengeluaran mingguan untuk memastikan tidak terjadi pemborosan tambahan.
2. Tindakan korektif: Bila material tertentu terlalu mahal, beralih ke alternatif serupa dengan kualitas memadai tapi lebih terjangkau.

Contoh di PT SYD:

Jika harga lantai vinyl untuk showroom naik, PT SYD bisa memutuskan menggunakan lantai vinyl kelas medium untuk area yang tidak terlalu terlihat pelanggan, sementara area utama tetap menggunakan kualitas premium